Helikopter Superpuma TNI AU [antoniushadi nurwahyono] ☆
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan mengunjungi PT Dirgantara Indonesia di Bandung, Jumat (4/12/2015). Kunjungan ini terkait dengan rencana pembelian helikopter.
“Presiden sudah memutuskan kita menggunakan pesawat dalam negeri,” ujar Luhut dalam kunjungannya ke PT DI di Bandung, Jumat (4/12/2015).
Ketika ditanya, apakah keputusan Jokowi ini terkait dengan pembatalan pembelian helikopter sebelumnya, Luhut mengelak.
Dia mengatakan, presiden tidak membatalkan, namun disuruh memilih. Akhirnya presiden memutuskan menggunakan pesawat dalam negeri.
“Sore ini saya akan lapor ke presiden apa yang saya lihat. Ternyata PT DI masih hidup. Kemarin diputuskan untuk melakukan audit investigasi untuk tahu betul (kemampuan), jangan bertengkar,” imbuhnya.
Luhut mengaku, spek helikopter EC725 Cougar buatan PT DI bagus dan bisa digunakan untuk pesawat kepresidenan.
“Tinggal kita lakukan penyesuaian,” ungkapnya.
Dari pantauan, Luhut tiba di PT DI pukul 10.25 WIB dengan menggunakan helikopter dari Halim Perdanakusuma Jakarta. Di PT DI, Luhut disambut manajemen dan berkeliling di hangar helikopter dan pesawat N219 buatan PT DI.
Di hanggar helikopter, Luhut terlihat serius memantau. Ia berkomunikasi beberapa kali dengan pegawai maupun manajemen PT DI. Kunjungan Luhut hanya berlangsung sekitar satu jam. Setelah itu, Luhut meninggalkan PT DI menggunakan helikopter kembali.
PT DI Siap Produksi Helikopter Kepresidenan
Kabin Helikopter Superpuma VVIP TNI AU [jeff Prananda] ☆
Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Budi Santoso mengatakan, pihaknya siap membuat Helikopter Kepresidenan jika diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kalau diperintahkan presiden, kami siap. Jadi, apa pun yang dianggap terbaik, kami laksanakan,” ujarnya di kantor Kementerian Pertahanan, Jumat (4/12/2015).
Budi menambahkan, Helikopter diproduksi tak hanya karena kecanggihan. Namun dibuat berdasarkan kepribadian pemakainya, yakni Presiden Jokowi.
“Peralatan untuk presiden bukan hanya soal canggih dan murah. Peralatan untuk kepala negara harus disesuaikan dengan kepribadian Bapak Presiden. Kalau ingin sederhana ya kami ikuti juga,” ucapnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuturkan Presiden Jokowi memutuskan menolak usul pembelian helikopter baru. Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa helikopter yang ada saat ini masih bisa digunakan.
Sementara Presiden sendiri pada Kamis 3 Desember 2015 memberi pengarahan kepada para menteri terkait pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) agar membangun postur TNI yang kokoh.
“Untuk membangun kekuatan pertahanan, kita harus memenuhi kebutuhan alutsista secara terpadu. Baik di AL, AU, maupun AD dan di kepolisian,” ujar Presiden.
Helikopter Cadangan Super Puma, Masih Dibahas
Helikopter EC725 pesenan TNI AU ☆
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa helikopter cadangan untuk Super Puma masih dalam tahap pembahasan. “Nanti dibicarakan lebih lanjut lagi,” kata Gatot saat ditemui di Komandan Pertahanan Udara Nasional, Halim, Jakarta Timur, Jumat 4 Desember 2015.
Mengenai spesifikasi dari helikopter cadangan tersebut, Gatot mengatakan bahwa spesifikasinya tidak akan terlalu tinggi dan akan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah. “Disini kan juga ada heli dari PT DI,” ujar Gatot.
Sedangkan mengenai pertimbangan pembelian helikopter, Gatot menyampaikan pertimbangan hanya masalah spesifikasi dan harga. Mengenai persetujuan Komisi I DPR, Gatot mengatakan anggaran sudah disetujui. “Kami hanya menyampaikan mengenai spesifikasi, unit dan harga,” Gatot menambahkan.
Presiden Joko Widodo membatalkan rencana pembelian helikopter AW 101 di rapat kabinet kemarin. Namun pemerintah akan tetap melakukan pengadaan helikopter Super Puma yang selama ini digunakan sebagai cadangan.
Meski belum memutuskan jenis helikopter yang akan digunakan sebagai cadangan, Presiden menginginkan agar helikopter untuk melapis Super Puma merupakan produksi dalam negeri, bukan produksi asing.
