Ketua DPR Setya Novanto, saat meninggalkan gedung DPR, Jakarta, Selasa, 17 November 2015. Setya Novanto sebelumnya dilaporkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said telah mencatut nama Presiden Joko Widodo dan meminta jatah saham kepada Freeport. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) ☆
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto kembali diterpa isu negatif awal pekan ini. Setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan politisi Partai Golkar itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan dengan dugaan melobi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, kini muncul dugaan Setya ikut serta melakukan lobi atas pembelian pesawat amfibi dari Jepang.
Kabar tersebut muncul dalam pemberitaan yang ditulis media massa Jepang, The Japan Times. Tanggal 12 November lalu The Japan Times menulis, Setnov menuturkan kepada Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bahwa Indonesia mempertimbangkan pembelian US-2 sebagai sinyal kerja sama pertahanan kedua negara.
Pada artikel tersebut tertulis, wacana pembelian pesawat buatan pabrikan ShinMaywa itu merupakan jawaban Indonesia atas kebijakan China di Laut China Selatan.
Mengutip pernyataan Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga, The Japan Times menulis, Setnov mengapresiasi kontribusi aktif dan kerja sama efektif Jepang menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik, termasuk Laut China Selatan.
Ketika ditemui Jumat (13/11) lalu, Menteri Pertahanan Ryamizard Riyacudu angkat bicara tentang tindakan Setnov seperti diberitakan sejumlah media massa Jepang.
Ryamizard berkata, sebagai pimpinan legislatif Setnov tidak memiliki hak dan kewenangan menginisiasi pembelian alutsista Tentara Nasional Indonesia.
“Saya ini wakil presiden di bidang pertahanan. Di TNI pun, kami yang menyiapkan uang dan diskusi. Jadi Kemhan yang punya uang, yang lain tahu sendirilah,” ucapnya.
ShinMaywa US-2 merupakan pesawat amfibi yang biasa digunakan untuk keperluan SAR. Angkatan Bersenjata Jepang saat ini merupakan satu-satu pengguna pesawat amfibi tersebut. Belakangan, Angkatan Laut India dikabarkan berminat membeli 15 hingga 18 ShinMaywa US-2 dengan anggaran US$ 1,65 miliar.
Lobi Setya Ke Jepang Soal Alutsista Campuri Urusan Menhan
Ilustrasi Pesawat Amfibi ShinMaywa US-2 [youtube] ☆
Anggota Komisi Pertahanan Parlemen alias Komisi I Martin Hutabarat mengaku heran perihal dugaan lobi yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto untuk membeli pesawat amfibi US-2 dari Jepang.
Pasalnya, lobi ataupun proses tawar menawar juga penjajakan pembelian alat militer merupakan urusan dan kewenangan dari Kementerian Pertahanan. Dia pun menyatakan, komisinya selama ini tidak pernah mencampuri masalah pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) oleh Kementerian Pertahanan.
“Komisi I saja tidak mencampuri urusan Kementerian Pertahanan, kok ini jauh sekali melompat,” kata Martin saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/11).
Martin mengungkapkan, pembelian maupun negosiasi alutsista, selalu dilakukan Kementerian Pertahanan, karena mengetahui spesifikasi dan standard yang dibutuhkan.
Selain itu, Martin mengatakan, dalam rapat-rapat komisi dengan Kementerian Pertahanan, pembelian pesawat amfibi dari Jepang tidak menjadi opsi. Sehingga, lobi ini disebutnya juga sudah menjadi buah bibir di komisinya.
“Kalau bernegosiasi soal itu, itu kan bukan urusan DPR. Karena itu adalah urusan instansi terkait yang membidangi, karena dia yang tahu spesifikasinya apa, kemampuannya bagaimana yang harus dibeli,” ujar Martin.
Politikus senior Partai Gerindra itu menilai sikap Setya Novanto tersebut lantaran latar belakangnya sebagai pengusaha. Selama 30 tahun dia mengenal Ketua DPR itu, Martin mengatakan bisnis sudah jadi hobinya.
Sehingga, dia pun menduga hobi bisnisnya tersebut masih terbawa hingga saat ini yang notabenenya sudah menjabat sebagai Ketua DPR.
“Jadi saya melihat dia jadi Ketua DPR, sudah betul-betul merubah orientasinya. Tapi saya lihat belakangan ini kok belum juga, orientasi bisnisnya masih kuat,” ujar Martin.
Meski demikian, Martin belum mengetahui secara jelas perihal lobi yang dilakukan oleh politikus Golkar itu. Namun, jika hanya berbasa-basi menurutnya hal itu tidak terlalu bermasalah.
Setya kembali diterpa isu negatif awal pekan ini, akibat muncul dugaan Setya ikut serta melakukan lobi atas pembelian pesawat amfibi dari Jepang.
Kabar tersebut muncul dalam pemberitaan yang ditulis media massa Jepang, The Japan Times. Tanggal 12 November lalu The Japan Times menulis, Setnov menuturkan kepada Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bahwa Indonesia mempertimbangkan pembelian US-2 sebagai sinyal kerja sama pertahanan kedua negara.
Pada artikel tersebut tertulis, wacana pembelian pesawat buatan pabrikan ShinMaywa itu merupakan jawaban Indonesia atas kebijakan China di Laut China Selatan.
Mengutip pernyataan Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga, The Japan Times menulis, Setnov mengapresiasi kontribusi aktif dan kerja sama efektif Jepang menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik, termasuk Laut China Selatan. (pit)
TNI Tak Punya Rencana Beli Pesawat Amfibi dari Jepang
Setya Novanto. (CNNIndonesia Photographer/Adhi Wicaksono) ☆
Anggota Komisi Pertahanan DPR Tubagus Hasanuddin menegaskan sampai saat ini belum ada pembahasan antara Komisi I di parlemen dengan Tentara Nasional Indonesia mengenai rencana pembelian pesawat amfibi dari negeri sakura, Jepang.
“TNI belum pernah merencanakan pembelian pesawat amfibi. Pengadaan pesawat amfibi tidak menjadi prioritas dalam minimal essensial force (MEF),” kata Hasanuddin saat dikonfirmasi Selasa (17/11).
Menurut Hasanuddin, mekanisme pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista) di Indonesia saat ini ada prosedur baku yang menjadi rujukan para pemegang kepentingan.
Spesifikasi teknis dari setiap alutsista biasanya diajukan dari masing-masing angkatan yang ada di militer ke Mabes TNI, untuk kemudian selanjutnya diajukan ke Kementerian Pertahanan.
Berdasarkan spesifikasi teknis yang diajukan, kata Hasanuddin, maka kemudian dilakukan pengkajian produk mana yang dianggap memenuhi persyaratan. Dari situ lantas diputuskan jenis, kualitas, merek, serta pertimbangan produk asing sekiranya produsen dalam negeri belum mampu memproduksi.
Daftar pengajuan alutsista itu selanjutnya dimasukkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN). Setelah proses anggaran di DPR dibahas dan disetujui menjadi APBN, kata Hasanuddin, baru selanjutnya diteruskan dengan proses pembelian dan pengadaan.
“Dilihat dari prosedur tersebut, maka menjadi aneh bila ada anggota DPR terlibat dalam proses menegosiasi pembelian alutsista karena tidak sesuai tupoksinya dan tak memiliki kompetensi dalam urusan alutsista,” ujar Hasanuddin.
Soal Amfibi, Komisi Pertahanan Nilai Setnov Berdiplomasi
Pesawat amfibi tipe US-2 buatan pabrik ShinMaywa [airliners] ☆
Ketua Komisi Pertahanan DPR Mahfudz Siddiq menilai biasa atas apa yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto yang diduga menjadi makelar penjajakan pembelian pesawat amfibi tipe US-2 buatan pabrik ShinMaywa.
Tanggal 12 November lalu The Japan Times menulis, Setnov menuturkan kepada Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Indonesia mempertimbangkan pembelian US-2 sebagai sinyal kerja sama pertahanan kedua negara.
“Ini bahasa yang normatif. Dalam diplomasi, itu hal biasa. Tetapi bahwa Ketua DPR dalam konteks ambil langkah maju sebagai broker atau lobyist, menurut saya tidak,” ujar Mahfudz Siddiq di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, Selasa (17/11).
Dia berpendapat, pernyataan Setnov adalah hasil briefing bersama duta besar Indonesia di Jepang. Duta besar negara terkait pasti akan briefing pimpinan DPR, setiap berkunjung ke suatu negara.
Begitu pula, saat pimpinan DPR berkunjung ke Jepang minggu lalu. Saat ini, PT Dirgantara Indonesia bersama ShinMaywa sedang menjajaki proses kerja sama produksi alutsista.
“Nah, dugaan saya, salah satu informasi yang dibrief Dubes di Jepang adalah soal kerja sama pertahanan dan industri pertahanan, termasuk ShinMaywa dan PT Dirgantara Indonesia,” katanya.
Namun, Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mempertanyakan apa yang sebenarnya disampaikan Setnov kepada Abe. Selain itu, Mahfudz menilai apa yang disampaikan Setnov kepada Abe tidak dapat langsung diterapkan di Indonesia.
Dia menekankan, setibanya di Indonesia, Ketua DPR pasti akan mengikuti sistem yang ada Indonesia. Selain itu, pembelian pesawat multifungsi seperti US-2, tidak masuk dalam perencanaan 2016.
“Kan tidak bisa langsung serah terima duit. Akan ada perencanaan, pemilihan spesifikasi, open bidding dan skema pembayaran. Tidak bisa ujug-ujug,” tuturnya. (bag)
