Patroli laut TNI AL [Reuters]
Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat tertutup dengan Asisten Perencanaan (Asrena) TNI AD, AL, AU, dan Mabes TNI. Hasilnya, Komisi I akan meminta tambahan anggaran untuk TNI dalam RAPBN 2018.
“Jadi hasil rapat ini kan anggaran untuk TNI Rp 88 triliun (di 2017) itu dirasakan kurang dan membutuhkan sekitar Rp 102 triliun lagi,” ujar Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9/2017).
Menurutnya, keputusan ini didasari adanya rencana pengeluaran di titik-titik lemah dengan wilayah perbatasan. Hal ini dilakukan untuk penguatan di wilayah Natuna dan untuk mengantisipasi gejolak dengan kelompok militan ISIS di Filipina.
“Seperti kita ketahui, akan ada rencana penguatan-penguatan di titik lemah, dengan zona orientasi spot ke barat wilayah Natuna, ke arah utara itu adalah perbatasan dengan Filipina dalam mengadang kasus ISIS itu ya memang harus dimaklumi,” jelas dia.
Selain itu, untuk patroli pasukan dan kesiapan pangkalan-pangkalan. Menurut politikus PDIP ini, untuk menyelenggarakan hal itu dibutuhkan anggaran yang sangat besar.
Dengan anggaran yang minim, hal ini mempengaruhi pengadaan alutsista. Sebab, hal itu sudah masuk draf per tahun dan harus dipenuhi.
“Ya termasuk di dalamnya alutsista, pemeliharaan, suku cadang operasional, kemudian kegiatan-kegiatan latihan itu mempengaruhi,” katanya.
Menurutnya, anggaran yang ada saat ini tidak mencukupi keperluan tersebut. Komisi I akan mengundang pihak Kementerian Keuangan untuk membicarakan hal tersebut.
“Dengan anggaran ini tidak cukup, kita minta tinggal pemerintah mau ngasih atau nggak. Kita akan undang nanti (Kementerian Keuangan) supaya tidak terlalu minim. Kan ancaman semakin besar, tapi anggaran semakin turun itu nggak logis,” tuturnya.
