KRI @ sail Tomini 2015 ●
Guna mengawasi luasnya wilayah laut Indonesia dari kejahatan pencurian ikan atau illegal fishing, TNI Angkatan Laut (AL) mengeluhkan minimnya anggaran bahan bakar minyak (BBM), yang hanya 32% dari total kebutuhan untuk kapal.
Terbatasnya anggaran BBM, membuat satu kapal patroli hanya melakukan patroli 2 kali bolak balik dalam seminggu.
“Detil besaran anggaran saya tidak tahu persisnya. Memang kami jelas kekurangan BBM untuk kapal-kapal kami, dibanding luas wilayah laut yang kita awasi,” ujar Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut, Laksda TNI Ari Soedewo, di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (2/10/2015).
Kurangnya anggaran BBM dari pemerintah untuk TNI-AL, kata Arie, karena pemerintah belum menjadikan keamanan laut sebagai prioritas. “Kami tidak bisa protes anggaran. Karena memang belum jadi prioritas pemerintah, anggaran sedikit, tapi tuntutan kinerja tetap,” jelas Arie.
Menurut dia, selain ciutnya anggaran untuk pengadaan BBM, pihaknya juga mengeluhkan minimnya armada kapal patroli yang dimiliki TNI-AL.
“Kami lihat luas wilayah kita. Sementara armada kami di Timur yang bantu operasi illegal fishing ada 32 kapal, sementara armada Barat kita punya 25 kapal. Kalau bisa, hitungan kita ada 500 kapal baru bisa, itu minimum idealnya loh,” ungkap Arie.
Kendati demikian, sambung Arie, TNI-AL memahami program prioritas pemerintah saat ini di banyak sektor. Sektor infrastruktur dan ketahanan pangan salah satunya.
“Misal kalau diperkuat 500 kapal, pasti nanti banyak yang protes. Satu kapal itu mahal, hampir Rp 3 triliun. Sementara kita paham, ada 240 juta orang butuh makan,” tutupnya. (dnl/dnl)
★ detik
