Ilustrasi SU 35 Russia [Istimewa]
Belanja Sukhoi SU-35 oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) merupakan salah satu rencana besar pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk TNI AU. Berdasar hitungan Kemhan, pesawat tempur buatan Rusia itu paling cepat selesai dibuat dua tahun mendatang. Dengan anggaran yang tersedia, kedua instansi tersebut harus cermat. Khususnya dalam urusan operasional dan perawatan.
Untuk urusan tersebut, Kemhan memang sudah punya rencana. Mereka berniat berinvestasi untuk membangun fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO). ”Ya pastilah (investasi lagi),” ungkap Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan Laksamana Muda TNI Leonardi.
Menurut dia, itu dilaksanakan sesuai dengan kerja sama Transfer of Technology (ToT) pengadaan SU-35. Dengan membangun fasilitas MRO dalam negeri, TNI AU tidak perlu repot apabila hendak merawat, memperbaiki, atau meningkatkan kemampuan SU-35. ”ToT-nya lebih kepada meningkatkan kemampuan fasilitas di tanah air,” jelas Leonardi.
Pemerintah juga tidak perlu keluar uang banyak untuk mengirim pesawat tempur tersebut ke negara asalnya setiap kali butuh perawatan. Baik perawatan ringan maupun berat. Tentu saja niatan tersebut sangat baik. Namun demikian, Kemhan maupun TNI AU tetap harus berhitung lebih jeli.
Meski pengadaan SU-35 bukan kabar baru dan sudah masuk rencana strategis (renstra) II, Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi berpendapat bahwa membangun fasilitas MRO bukan perkara gampang. ”Pertanyaan mendasarnya ada nggak duit yang bisa dialokasikan untuk bangun fasilitas MRO,” ujarnya.
Pengadaan alutsista sekelas SU-35 memang bukan perkara sederhana. Karena itu, pria yang akrab dipanggil Khairul itu mengapresiasi semangat Kemhan untuk membangun fasilitas MRO di dalam negeri. ”Bagus semangatnya,” kata Khairul. ”Tapi, tentu juga harus berhitung dengan sangat cermat,” tambahnya.
Sebab, bukan hanya biaya mendatangkan pesawat tempur itu saja yang besar. Operasional serta perawatannya juga demikian. Selama ini, sambung Khairul, anggaran untuk TNI AU terbatas. Bahkan bisa dibilang minim. ”Alokasi anggaran untuk TNI AU itu kecil,” kata dia.
Untuk itu, dia berharap besar Kemhan maupun TNI AU cermat memanfaatkan anggaran tersebut. Apalagi, Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan agar transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pemerintah harus diutamakan. Tidak terkecuali untuk urusan belanja alutsista.
Menurut Khairul, Kemhan harus menyempurnakan penyusunan standar alutsitsa dan sinkronasinya. ”Itu tidak boleh ditinggalkan dalam upaya realisasi mengejar target renstra II,” terangnya. Tidak terkecuali pengadaan SU-35 yang juga dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan Minimum Essential Force (MEF) TNI AU. Dengan demikian kedatangan pesawat tempur itu tidak menjadi soal dikemudian hari.
Skema imbal dagang yang dipakai Kemhan dalam pengadaan sebelas pesawat tempur modern tersebut patut diapresiasi. Namun, untuk membangun fasilitas MRO di tanah air, Khairul pesimistis. Meski TNI AU sudah berpengalaman mengurus pesawat tempur produksi Sukhoi lainnya, masih kata dia, perawatan tetap dilakukan di luar negeri. ”Faktanya untuk Sukhoi yang sekarang saja pemeriksaan beratnya dilakukan di Belarusia,” jelas dia.
